Negara Katanya Pro UMKM, Tapi Perizinan Usaha Justru Menyiksa Rakyat

Sumber gambar : izin.co.id

Jakarta, Jaladrinews - Abdullah Kelrey, Founder Nusa Ina Connection (NIC), menilai sistem perizinan usaha di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto justru semakin menyulitkan rakyat kecil, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil. Menurutnya, berbagai kebijakan digitalisasi perizinan belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat akar rumput.

Kelrey menyoroti penerapan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dinilai terlalu birokratis dan tidak ramah bagi pedagang kecil, nelayan, petani, serta pelaku usaha tradisional di daerah. Sistem yang sepenuhnya berbasis daring dianggap menyisakan kesenjangan akses bagi masyarakat yang minim literasi teknologi.

“Alih-alih mempermudah, NIB dan sistem perizinan online justru menjadi beban baru. Banyak rakyat kecil kebingungan, tidak punya pendampingan, dan akhirnya terhambat untuk mengurus legalitas usaha mereka,” ujar Abdullah Kelrey kepada media, Kamis (29/1/2026).

Ia bahkan menegaskan, kerumitan perizinan telah mematahkan semangat masyarakat untuk naik kelas. “Bagaimana rakyat mau usaha, urus perizinan saja ribetnya minta ampun. Dari satu meja ke meja lain, dari satu aplikasi ke aplikasi lain, tapi kepastian tak kunjung didapat,” tegasnya.

Kelrey menilai, semangat deregulasi dan kemudahan berusaha yang digaungkan pemerintah belum sepenuhnya dirasakan di lapangan. Proses yang panjang, syarat administrasi yang berlapis, serta minimnya sosialisasi membuat tujuan formalisasi UMKM justru berpotensi mematikan usaha kecil.

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perizinan, termasuk NIB, dengan menghadirkan skema pendampingan langsung, pelayanan offline yang mudah diakses, serta kebijakan afirmatif agar rakyat kecil benar-benar merasakan kehadiran negara dalam mempermudah, bukan mempersulit, usaha mereka.