Indonesian Cultural Outlook 2026, Kemenbud Dorong Budaya Jadi Perekat Peradaban Dunia

Kementerian Kebudayaan, Fadli Zon. (Jimmy/ Jaladrinews.id)

Jakarta, Jaladrinews.id – Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) RI menegaskan pentingnya kebudayaan sebagai kekuatan diplomasi dan perekat peradaban dunia melalui penyelenggaraan Indonesian Cultural Outlook 2026. Forum diplomasi budaya ini digelar di Plaza Insan Berprestasi, Gedung A Kompleks Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Mengangkat tema “Living Heritage, Shared Future”, forum tersebut mempertemukan jajaran pimpinan Kementerian Kebudayaan dengan para duta besar negara sahabat, perwakilan organisasi internasional, serta kementerian dan lembaga terkait. Kegiatan ini menjadi wadah dialog strategis untuk memperkuat kerja sama budaya lintas negara di tengah tantangan global, mulai dari konflik geopolitik, krisis iklim, hingga disrupsi teknologi.

Menteri Kebudayaan Fadli menegaskan bahwa budaya memiliki peran sentral sebagai unsur pemersatu dunia. Menurutnya, kebudayaan mampu meredam polarisasi, menjaga ruang dialog, serta menumbuhkan rasa kebersamaan antarbangsa.

“Dalam situasi global yang penuh tantangan, budaya menjadi pilar pertahanan yang memperkuat komunitas dunia. Pada forum UNESCO Mondiacult Oktober lalu, kembali ditegaskan bahwa kebudayaan merupakan hak asasi manusia yang fundamental bagi perdamaian dan pembangunan berkelanjutan,” ujar Fadli dalam keterangan pers, Rabu (21/1/2026).

Ia menjelaskan, pandangan tersebut menjadi landasan pemaparan arah kebijakan kebudayaan Indonesia dalam Indonesian Cultural Outlook 2026, sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 agar Indonesia berperan aktif dalam membangun peradaban dunia.

Dalam kesempatan itu, Menbud Fadli memaparkan lima pilar arah nasional kebudayaan, yakni penguatan fondasi peradaban berlandaskan UUD 1945; tata kelola kebudayaan yang terintegrasi serta berbasis digital dan data; pengembangan ekonomi budaya sebagai sumber daya strategis; pelindungan warisan budaya yang dinamis dan berdaya tahan; serta penguatan transformasi digital dan diplomasi budaya global.

Fadli menambahkan, berbagai capaian Kementerian Kebudayaan sepanjang 2025 menjadi pijakan awal untuk merumuskan kebijakan kebudayaan 2026 agar lebih terukur, aplikatif, dan sejalan dengan agenda prioritas pemerintah.

Selain itu, ia juga memaparkan rencana aksi budaya lintas direktorat jenderal, antara lain penguatan diplomasi budaya dan kerja sama internasional, repatriasi warisan budaya, penguatan museum dan literasi sejarah, Gerakan Pangan Lokal Nusantara, serta pengembangan ekosistem budaya di sektor sastra, film, musik, seni pertunjukan, dan seni rupa.

“Kami membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan negara sahabat dan institusi budaya internasional, baik dalam perlindungan dan digitalisasi warisan budaya, pemberdayaan komunitas tradisional, maupun penelitian serta pengelolaan museum dan situs warisan budaya,” kata Fadli.

Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan DPR RI, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ekonomi Kreatif, Perpustakaan Nasional RI, Arsip Nasional RI, Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, serta para duta besar dan diplomat dari berbagai negara sahabat.

Menutup sambutannya, Fadli mengajak seluruh pemangku kepentingan—mulai dari pemerintah daerah, akademisi, pelaku budaya, hingga sektor swasta—untuk membangun sinergi dalam menjalankan program kebudayaan yang konkret dan berkelanjutan.

“Dengan menyelaraskan sumber daya, keahlian, dan jejaring, kita dapat mewujudkan warisan budaya yang tangguh, komunitas yang berdaya, industri budaya yang kompetitif, serta kehadiran budaya Indonesia yang memberi kontribusi nyata bagi perdamaian dan pembangunan global,” pungkasnya.

Melalui forum ini, Kementerian Kebudayaan berharap terbangun kesepahaman bersama sekaligus komitmen awal kerja sama kebudayaan yang konkret dengan mitra internasional, guna memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi budaya global.