Kritik Impor Mobil Pikap, Demokrat : APBN Harus Berpihak pada Industri Dalam Negeri
 |
| Herman Khaeron, Sekretaris Jenderal. |
Jakarta, Jaladrinews.id - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, menilai kebijakan impor mobil pikap dari India yang dilakukan PT Agrinas Pangan Nusantara tidak memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut Herman, seluruh instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semestinya diarahkan untuk menciptakan nilai tambah dan memperkuat perekonomian dalam negeri. Kebijakan impor, kata dia, justru berpotensi menggerus peluang industri nasional untuk tumbuh.
Pernyataan tersebut disampaikan Herman dalam dialog Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Kamis (26/2/2026).
“Seluruh instrumen APBN itu harapannya mendorong pertumbuhan ekonomi. Kalau kemudian langsung impor, tidak ada nilai tambah yang dihasilkan bagi perekonomian nasional,” ujar Herman.
Ia menegaskan bahwa orientasi belanja negara seharusnya berpihak pada produk dan industri dalam negeri, terutama di tengah situasi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian.
Di sisi lain, Herman mengungkapkan bahwa industri otomotif nasional saat ini justru tengah mengalami perlambatan. Informasi tersebut, menurutnya, juga muncul dalam pembahasan bersama Kementerian Perdagangan terkait kondisi perdagangan berbagai komoditas yang tertekan akibat dinamika ekonomi global.
“Kami membahas banyak sektor perdagangan yang terdampak situasi global yang tidak menentu,” katanya.
Dalam konteks upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, Herman menilai pengadaan kendaraan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih tidak perlu diseragamkan. Yang terpenting, kata dia, adalah memberikan kesempatan kepada industri otomotif dalam negeri yang memiliki kapasitas produksi memadai.
“Mobilnya tidak harus sama. Yang penting industri otomotif nasional mana yang mampu memenuhi kebutuhan sekitar 105 ribu unit kendaraan,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa proses pengadaan tersebut tidak perlu dilakukan secara terburu-buru, mengingat pembangunan gerai dan infrastruktur koperasi masih berlangsung.
“Tidak harus secepat itu, karena bangunan dan gerainya juga masih dalam tahap pembangunan,” pungkas Herman.
