Jelang Demo 21 April Pagar Kantor Gubernur Kaltim Dipasangi Kawat Berduri
Pagar Kantor Gubernur Kaltim Terpasang Kawat Berduri, (Disway.id)
Jaladrinews.id -Jelang aksi demonstrasi yang akan dilaksanakan pada Selasa, 21 April oleh sejumlah masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) terlihat pemandangan menarik yakni adanya sejumlah pekerja yang memasang kawat berduri di pagar Kantor Gubernur Kaltim.
Terlihat pemasangan kawat berduri di pagar Kantor Gubernur telah dimulai sejak Minggu, 19 April.
Tidak hanya memasang kawat berduri, barikade kawat berduri lainnya juga terlihat telah terparkir di kawasan Kantor Gubernur Kaltim.
Selain memasangi kawat berduri, pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) juga telah memperkuat pagar dengan menambahkan tiang besi dibeberapa titik.
Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Satpol PP Kaltim, Edwin Noviansyah Rahim mengatakan jika penguatan pagar ini dilakukan secara menyeluruh pada struktur pagar, termasuk pondasi dan bagian yang dinilai rentan.
"Kita melakukan penguatan, mulai pondasi pagar, pengelasan di bagian-bagian yang rawan, hingga pemasangan kawat besi yang mengelilingi pagar kantor gubernur," ujar Edwin dikutip dari disway.id.
Komentar Walikota Balikpapan Rahmad Mas'ud
Walikota Balikpapan Rahmad Mas'ud yang juga merupakan kakak dari Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud menyampaikan jika pemerintah tidak membatasi hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat.
"Silakan menyuarakan aspirasi, itu hak masyarakat. Tapi harus disertai solusi," ujarnya.
Rahmad menyampaikan meskipun aksi demo akan dipusatkan di Kantor Gubernur, namun Kota Balikpapan akan terkait langsung karena merupakan salah satu kota penyangga utama di provinsi tersebut.
Berbagai persiapan juga telah dilakukan oleh masyarakat penyelenggara aksi tersebut, mulai dari pembentukan posko hingga pengumpulan konsumsi bagi peserta aksi.
Aksi yang mengusung tema besar "Kaltim Darurat Pemprov Tidak Becus Rakyat Tidak Terurus" mengusung 3 tuntutan utama yang akan disampaikan oleh masyarakat Kalimantan Timur dalam aksi demo tersebut, yakni:
1. Massa menuntut evaluasi anggaran pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar serta renovasi rumah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang mencapai Rp25 miliar
2. Mendesak agar membersihkan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan pemerintah provinsi.
3. Meminta agar DPRD Kalimantan Timur tetap menjalankan fungsi pengawasan secara independen, terutama terkait relasi keluarga dalam struktur kekuasaan.
