15 Kepala Daerah Terjaring OTT KPK di Era Prabowo, Terbaru Bupati Sukoharjo

Sumber : (Tribunkaltim.co)

Jakarta, Jaladrinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap seorang kepala daerah. Hingga awal Juli 2026, tercatat sebanyak 15 kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 telah diamankan dalam operasi antirasuah selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kasus terbaru menjerat Bupati Sukoharjo, Jawa Tengah, Etik Suryani, yang diamankan KPK pada Kamis (9/7/2026). Etik diduga melakukan pemerasan terhadap sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Seluruh kepala daerah yang terjerat OTT tersebut merupakan pejabat yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 untuk masa jabatan 2025–2030.

Kepala daerah pertama yang terjaring OTT KPK pada era pemerintahan Presiden Prabowo adalah Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis. Ia diamankan dalam operasi yang berlangsung pada 7–8 Agustus 2025 atas dugaan penerimaan commitment fee dalam proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur.

Daftar 15 Kepala Daerah yang Terjaring OTT KPK

Sejak Agustus 2025 hingga Juli 2026, berikut daftar kepala daerah yang telah diamankan KPK melalui OTT:

1. Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis (7–8 Agustus 2025)
2. Gubernur Riau, Abdul Wahid (3 November 2025)
3. Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko (7 November 2025)
4. Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya (9–10 Desember 2025)
5. Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang (18 Desember 2025)
6. Wali Kota Madiun, Maidi (19 Januari 2026)
7. Bupati Pati, Sudewo (19 Januari 2026)
8. Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq (3 Maret 2026)
9. Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari (9 Maret 2026)
10. Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman (13 Maret 2026)
11. Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo (10 April 2026)
12. Bupati Muara Enim, Edison (8 Juni 2026)
13. Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby (30 Juni 2026)
14. Bupati Langkat, Syah Afandin (2 Juli 2026)
15. Bupati Sukoharjo, Etik Suryani (9 Juli 2026)
    
    

Peta Partai Politik Kepala Daerah yang Terjerat OTT


Berdasarkan afiliasi politik, PDI Perjuangan (PDIP) menjadi partai dengan jumlah kepala daerah terbanyak yang terjerat OTT KPK, yakni tiga orang.

Rinciannya sebagai berikut:




PDIP

• Sugiri Sancoko (Bupati Ponorogo)
• Ade Kuswara Kunang (Bupati Bekasi)
• Etik Suryani (Bupati Sukoharjo)







Gerindra

• Sudewo (Bupati Pati)
• Suhardiman Amby (Bupati Kuantan Singingi)







PKB

• Abdul Wahid (Gubernur Riau)
• Syamsul Auliya Rachman (Bupati Cilacap)







Golkar

• Ardito Wijaya (Bupati Lampung Tengah)
• Fadia Arafiq (Bupati Pekalongan)







NasDem

• Abdul Azis (Bupati Kolaka Timur)
• Edison (Bupati Muara Enim)







PAN

• Muhammad Fikri Thobari (Bupati Rejang Lebong)
• Syah Afandin (Bupati Langkat)







Tidak Berpartai

• Maidi (Wali Kota Madiun)
• Gatut Sunu Wibowo (mantan kader PDIP, belum resmi bergabung dengan Partai Gerindra).
  
  Data tersebut menunjukkan bahwa kasus OTT KPK melibatkan kepala daerah dari berbagai latar belakang partai politik maupun yang berstatus independen. Hingga kini, KPK masih terus mengembangkan sejumlah perkara yang telah diungkap dalam operasi tangkap tangan tersebut.