Dugaan Kemitraan Eksklusif Jasa Pemanduan Kapal di Dumai Disorot, KPPU Diminta Menelaah
jaladrinews - rabu 14 oktober 2026, Source : tintariau.com
DUMAI, JALADRINEWS — Tata kelola layanan pemanduan dan penundaan kapal di perairan Dumai, Riau, menjadi sorotan setelah muncul dugaan kemitraan eksklusif yang dinilai berpotensi memengaruhi persaingan usaha di sektor kepelabuhanan.
Persoalan tersebut diangkat TintaRiau dalam laporan yang diterbitkan pada 20 Juli 2026. Media itu menyoroti surat dukungan kemitraan yang disebut berasal dari Apical Group dan ditujukan kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Dumai, berkaitan dengan layanan di terminal khusus PT Sari Dumai Sejati (SDS) dan PT Semesta Alam Permai (SAP).
Menurut laporan tersebut, surat bernomor 251/SDS/LOG-EXT/V/2026 disebut memuat permintaan dukungan terhadap Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Samudera Terminal Logistics (STL). Namun, isi lengkap surat, ruang lingkup dukungan, serta konsekuensi hukumnya perlu diperiksa melalui dokumen yang dapat diverifikasi sebelum kesimpulan lebih jauh dibuat.
Dugaan Kemitraan Eksklusif Menjadi Pertanyaan
TintaRiau menyebut keberadaan PT STL sebagai BUP baru memunculkan pertanyaan dari kalangan tertentu mengenai tata kelola jasa pemanduan dan penundaan kapal. Laporan itu juga mencantumkan sejumlah badan usaha lain yang disebut telah beroperasi di sektor tersebut di Dumai.
Isu yang perlu diperjelas adalah apakah surat dukungan tersebut hanya berkaitan dengan kebutuhan layanan pada terminal tertentu atau berpotensi membatasi akses penyedia jasa lain. Perbedaan ini penting karena dukungan komersial untuk kebutuhan operasional suatu terminal tidak dengan sendirinya membuktikan adanya monopoli.
Penilaian mengenai persaingan usaha harus mempertimbangkan isi perjanjian, cakupan layanan, struktur pasar yang relevan, posisi para pihak, serta dampak nyata atau potensi dampaknya terhadap pesaing dan pengguna jasa.
Karena itu, istilah monopoli dalam konteks ini masih merupakan dugaan yang diangkat oleh sumber pemberitaan, bukan kesimpulan hukum yang telah ditetapkan oleh lembaga berwenang.
KSOP Dumai dan Perusahaan Perlu Memberikan Penjelasan
Dalam laporan yang sama, TintaRiau menyatakan telah berupaya meminta tanggapan Kepala KSOP Kelas I Dumai, Capt. Diaz Saputra, serta pihak humas perusahaan terkait. Menurut media tersebut, tanggapan belum diperoleh hingga artikel diterbitkan.
Informasi mengenai belum diterimanya jawaban tersebut harus ditempatkan sesuai waktu publikasi sumber, yakni 20 Juli 2026. Hal itu tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran, keberpihakan, atau upaya menutupi informasi.
Klarifikasi dari KSOP Dumai diperlukan untuk menjelaskan apakah terdapat keputusan, persetujuan, rekomendasi, atau pengaturan layanan yang berkaitan dengan surat tersebut. Sementara itu, pihak PT STL dan perusahaan yang disebut dalam pemberitaan dapat menjelaskan ruang lingkup kemitraan serta dasar operasionalnya.
Keterangan resmi akan membantu publik membedakan antara dukungan bisnis, pengaturan layanan pada terminal tertentu, dan tindakan yang benar-benar dapat membatasi persaingan di pasar jasa kepelabuhanan.
Aspek Persaingan Usaha Perlu Diuji Berdasarkan Bukti
TintaRiau mengutip pandangan tokoh masyarakat Dumai, Sutrisno yang dikenal sebagai Ongah Sutris, yang meminta pemerintah pusat dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menelaah persoalan tersebut. Ia menyoroti kemungkinan adanya hambatan bagi badan usaha lain serta pentingnya transparansi dalam pengambilan keputusan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan salah satu kerangka hukum yang relevan untuk menilai dugaan semacam ini. Namun, penerapan pasal tertentu bergantung pada fakta, bukti, dan unsur hukum yang harus diuji oleh lembaga berwenang.
Tidak setiap bentuk kemitraan atau pemilihan penyedia jasa dapat dikategorikan sebagai praktik monopoli. Pemeriksaan perlu melihat apakah terdapat perjanjian atau tindakan yang memenuhi unsur pelanggaran, termasuk kemungkinan penutupan akses pasar atau perlakuan yang menghambat pelaku usaha lain.
Dengan demikian, permintaan agar KPPU melakukan penelaahan merupakan dorongan dari pihak yang dikutip media, bukan bukti bahwa lembaga tersebut telah memulai pemeriksaan atau menyatakan adanya pelanggaran dalam perkara ini.
Konteks Layanan Pemanduan di Dumai
Layanan pemanduan dan penundaan kapal berhubungan dengan keselamatan navigasi, kelancaran pergerakan kapal, dan operasional pelabuhan. Pengaturan layanan perlu mengikuti ketentuan yang berlaku serta mempertimbangkan kesiapan sarana, kompetensi personel, dan kewenangan otoritas pelabuhan.
Pada 22 September 2026, PT STL menggelar sosialisasi layanan pemanduan dan penundaan kapal di Dumai. Kegiatan tersebut diberitakan sejumlah media lokal dan dihadiri perwakilan pemerintah daerah, KSOP Dumai, Pelindo, serta pemangku kepentingan lainnya.
Sosialisasi itu merupakan perkembangan setelah laporan TintaRiau pada Juli 2026. Namun, kegiatan sosialisasi maupun kehadiran pemangku kepentingan tidak dengan sendirinya menjawab pertanyaan mengenai isi surat dukungan, status persetujuan operasional, atau dampaknya terhadap persaingan usaha.
Transparansi dan Hak Jawab Tetap Diperlukan
Untuk memperoleh gambaran yang utuh, redaksi memandang perlu adanya penjelasan mengenai dokumen kemitraan yang dipersoalkan, dasar pengaturan layanan, dan mekanisme pengawasan yang diterapkan. Apabila terdapat pengaduan resmi atau pemeriksaan oleh otoritas terkait, status dan perkembangannya juga perlu dikonfirmasi sebelum diberitakan sebagai fakta.
JaladriNews membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi KSOP Kelas I Dumai, PT STL, Apical Group, PT Sari Dumai Sejati, PT Semesta Alam Permai, serta pihak lain yang disebut dalam laporan sumber.
Pemberitaan mengenai dugaan persaingan usaha harus mengedepankan bukti, proporsionalitas, dan asas praduga tidak bersalah. Tujuannya adalah memastikan persoalan yang menyangkut pelayanan publik dan kegiatan kepelabuhanan dapat dijelaskan secara transparan tanpa mendahului proses pemeriksaan hukum.
