IPR Riau Turun Menjadi 10,5, BNPT: Capaian Positif Harus Diiringi Kewaspadaan Menghadapi Ancaman Radikalisme di Ruang Digital
 |
Foto : Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Riau menggelar kegiatan Internalisasi Hasil Survei Indeks Potensi Radikalisme (IPR) Provinsi Riau dalam rangka Kajian Senin-Kamis (KSK), Senin (20/7/2026). |
Bogor, Jaladrinews.id – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Riau menggelar kegiatan Internalisasi Hasil Survei Indeks Potensi Radikalisme (IPR) Provinsi Riau dalam rangka Kajian Senin-Kamis (KSK), Senin (20/7/2026). Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk mengoptimalkan pemanfaatan hasil survei sebagai dasar penyusunan kebijakan pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme secara lebih tepat sasaran dan berbasis data.
Berdasarkan Hasil Survei IPR Tahun 2025, Provinsi Riau mencatat nilai 10,5, turun dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 12,8. Penurunan tersebut terjadi pada seluruh dimensi pengukuran, yakni pemahaman, sikap, dan tindakan. Capaian itu menunjukkan meningkatnya daya tangkal masyarakat Riau terhadap paparan paham radikal.
Dengan capaian tersebut, Riau menjadi salah satu provinsi dengan tingkat potensi radikalisme yang relatif rendah di Pulau Sumatera dan hanya terpaut 0,1 poin dari rata-rata nasional yang berada di angka 10,4.
Direktur Pencegahan BNPT RI, Brigjen TNI Dr. Sigit Karyadi, S.H., M.H., mengapresiasi hasil tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa kondisi yang semakin kondusif tidak boleh membuat seluruh elemen bangsa lengah terhadap ancaman radikalisme.
"Capaian positif ini diharapkan tidak membuat negara terlena atau lengah. Kewaspadaan nasional harus tetap ditingkatkan agar stabilitas keamanan tidak kecolongan," ujar Sigit.
Menurutnya, pola ancaman saat ini telah bergeser ke ruang digital dengan menyasar generasi muda melalui media sosial, komunitas daring, hingga platform gim. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus semakin adaptif melalui penguatan literasi digital, pengawasan aktivitas digital anak dan remaja, serta penguatan nilai kebangsaan, moderasi, dan toleransi dengan melibatkan keluarga, sekolah, tokoh agama, dan komunitas.
Sementara itu, Peneliti FKPT Provinsi Riau, Sri Wardani, M.Kes., menjelaskan bahwa tren penurunan indeks didukung oleh karakteristik sosial masyarakat Riau yang masih menjadikan tokoh agama sebagai rujukan utama dalam memperoleh informasi keagamaan. Selain itu, tingginya keterlibatan orang tua dalam mengawasi penggunaan internet anak turut memperkuat ketahanan masyarakat terhadap pengaruh paham radikal.
"Indeks Potensi Radikalisme Provinsi Riau Tahun 2025 berada pada angka 10,5 dan secara umum mengalami tren penurunan yang positif pada ketiga dimensi dibandingkan tahun 2024," jelas Sri Wardani.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tingginya penetrasi internet pada Generasi Z yang mencapai 98 persen menjadi tantangan baru yang harus diantisipasi. Menurutnya, modal sosial masyarakat Riau perlu diperkuat dengan menghadirkan narasi keagamaan yang moderat di ruang digital agar mampu mengimbangi tingginya konsumsi konten keagamaan melalui media sosial.
Dalam kesempatan yang sama, narasumber nasional Lilik Purwandi, S.Si., M.Si., menilai dimensi sikap masih menjadi pekerjaan rumah terbesar dalam upaya menekan potensi radikalisme di Riau.
"Dimensi sikap mencatat angka tertinggi, yaitu 19,9 persen. Hal ini menjadi pekerjaan rumah utama yang harus diturunkan melalui program intervensi," katanya.
Lilik menjelaskan bahwa masyarakat tidak selalu terpapar paham radikal secara doktrinal, tetapi kerap mudah terbawa emosi ketika menghadapi isu-isu sensitif yang berkaitan dengan agama maupun politik.
"Indeks Potensi Radikalisme Provinsi Riau Tahun 2025 berada pada angka 10,5 dan secara umum mengalami tren penurunan yang positif pada ketiga dimensi dibandingkan tahun 2024," jelas Sri Wardani.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tingginya penetrasi internet pada Generasi Z yang mencapai 98 persen menjadi tantangan baru yang harus diantisipasi. Menurutnya, modal sosial masyarakat Riau perlu diperkuat dengan menghadirkan narasi keagamaan yang moderat di ruang digital agar mampu mengimbangi tingginya konsumsi konten keagamaan melalui media sosial.
Dalam kesempatan yang sama, narasumber nasional Lilik Purwandi, S.Si., M.Si., menilai dimensi sikap masih menjadi pekerjaan rumah terbesar dalam upaya menekan potensi radikalisme di Riau.
"Dimensi sikap mencatat angka tertinggi, yaitu 19,9 persen. Hal ini menjadi pekerjaan rumah utama yang harus diturunkan melalui program intervensi," katanya.
Lilik menjelaskan bahwa masyarakat tidak selalu terpapar paham radikal secara doktrinal, tetapi kerap mudah terbawa emosi ketika menghadapi isu-isu sensitif yang berkaitan dengan agama maupun politik.
