Presiden Prabowo Minta Aparat Penegak Hukum Introspeksi, Tegaskan Penegakan Hukum Harus Adil dan Tak Pandang Bulu
 |
| Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, (Google) |
Jaladrinews.id -Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh aparat penegak hukum, termasuk jajaran TNI, Polri, Kejaksaan, serta aparatur birokrasi, untuk terus melakukan introspeksi diri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepada negara. Presiden Prabowo menilai kepercayaan masyarakat hanya dapat dipertahankan apabila setiap institusi mampu membenahi diri dari dalam. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari
"Seluruh aparat negara harus menyadari bahwa mereka adalah pelayan rakyat yang diberi amanah untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab. Beliau (Presiden Prabowo) menegaskan bahwa setiap aparatur negara harus menjaga integritas dan tidak mengkhianati amanah yang telah diberikan oleh rakyat," ujar Qodari dalam keterangannya, dikutip Selasa (14/7/2026).
Presiden juga mengingatkan bahwa setiap jabatan, kewenangan, dan fasilitas yang dimiliki aparatur negara berasal dari rakyat sehingga harus dipergunakan sepenuhnya untuk melayani kepentingan masyarakat.
Senada dengan hal tersebut, pemerintah menghormati segala proses serta mekanisme hukum yang sedang dijalankan oleh aparat penegak hukum dalam penanganan berbagai perkara yang saat ini menjadi sorotan publik.
"Penegakan hukum (Law Enforcement) harus berjalan secara adil, tanpa membedakan jabatan, kedudukan, pangkat, ataupun kekuasaan. Tidak boleh ada pihak yang memperoleh perlakuan istimewa di hadapan hukum," kata Qodari.
Lebih lanjut Qodari menambahkan bahwa pemerintah meyakini setiap proses hukum memiliki mekanisme yang harus dihormati dan dijalankan secara profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Pemerintah tentunya sangat menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan dan mendukung penegakan hukum yang profesional, transparan, serta tidak pandang bulu. Penting dipahami bahwa tindakan yang dilakukan oleh oknum tidak mencerminkan keseluruhan institusi. Penegakan hukum yang konsisten merupakan bagian dari komitmen negara dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas," tegas Qodari.
Pemerintah juga mengajak seluruh pihak untuk tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam setiap proses hukum. Prinsip ini penting untuk menghindari munculnya spekulasi maupun penilaian sampai semua proses telah memiliki kekuatan hukum tetap atau mengikat.
Dan tentunya Pemerintah juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusivitas, stabilitas, dan persatuan. Di tengah berbagai dinamika yang ada, persatuan bangsa merupakan modal utama untuk menghadapi berbagai tantangan.
"Dengan suasana yang aman, saling percaya, dan menghormati proses hukum, kita dapat terus melanjutkan pembangunan dan menghadirkan kesejahteraan yang semakin nyata bagi seluruh rakyat Indonesia," tutup Qodari.
