Bendungan Manikin Rp2,09 Triliun Baru 68 Persen, Warga Protes Jalan Rusak dan Debu

Sumber : Akurat.co

Jaladrinews.id - Proyek pembangunan Bendungan Manikin di Desa Bokong–Kuaklalo, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), memasuki tahun ketujuh namun belum juga menunjukkan tanda-tanda segera tuntas.

Proyek strategis Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang dikerjakan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II itu hingga pertengahan 2026 baru mencapai sekitar 68 persen.

Dengan nilai proyek sekitar Rp2,09 triliun, pembangunan Bendungan Manikin telah berlangsung sejak 2019. Namun, memasuki tahun ketujuh, laju pembangunan justru disebut melambat akibat sejumlah persoalan, terutama keterbatasan anggaran.

Kepala Satuan Kerja Bendungan I Manikin BBWS Nusa Tenggara II, Faris, membenarkan progres pembangunan saat ini masih berada di kisaran 68 persen.

“Untuk kondisi saat ini sekitar 68 persen, pastinya tidak beda jauh dari yang disampaikan PPK waktu lalu,” ujar Faris kepada wartawan, Selasa (14/7/2026).

Anggaran Menyusut, Proyek Ikut Melambat

Faris menyebut kebijakan efisiensi anggaran menjadi salah satu faktor paling signifikan yang memengaruhi lambannya pekerjaan Bendungan Manikin.

Besarnya alokasi anggaran yang sebelumnya dapat mencapai ratusan miliar hingga lebih dari Rp1 triliun, kini turun drastis. Untuk tahun ini, alokasi yang tersedia disebut hanya sekitar Rp25 miliar.

“Sejak efisiensi anggaran tahun lalu alokasinya berkurang. Tahun ini saja hanya Rp25 miliar. Sebelumnya itu bisa Rp300 miliar hingga setengah triliun, bahkan satu triliun,” ungkapnya.

Kondisi tersebut bahkan berdampak langsung pada aktivitas kontraktor pelaksana. Faris menyebut pada tahun sebelumnya, Wijaya Karya (WK) sampai harus memulangkan sejumlah pegawainya karena pekerjaan tidak dapat berjalan maksimal akibat keterbatasan anggaran.

“Tahun lalu WK (Wijaya Karya—pelaksana proyek) pulangkan pegawainya karena tidak ada kerjaan,” katanya.

Menurut Faris, persoalan pendanaan memiliki hubungan langsung dengan capaian fisik proyek. Karena itu, tambahan anggaran dinilai menjadi salah satu kunci agar pembangunan dapat kembali dipacu.

Bukan Hanya Anggaran, Tanah Juga Jadi Kendala

Selain persoalan anggaran, pembangunan Bendungan Manikin sebelumnya juga menghadapi persoalan lahan. Komplain dari sejumlah warga terkait lahan sempat memengaruhi pelaksanaan pekerjaan.

Faris mengatakan persoalan tersebut kini sudah hampir terselesaikan.

Namun, tantangan lain masih menghadang, yakni kondisi tanah di lokasi pembangunan yang disebut memiliki karakter mudah bergerak, mengembang, menyusut, hingga retak ketika kondisi air berubah.

“Orang sini bilang tanah Bobonaro, gampang bergerak dan mengembang. Kalau air hilang, susut dan pecah-pecah, gampang longsor,” jelas Faris.

Kondisi tersebut membuat pekerjaan tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Penanganan teknis khusus dibutuhkan agar konstruksi tetap aman.

“Jadi harus disiasati secara teknis, kerjanya pelan-pelan,” tambahnya.

Dengan berbagai kendala tersebut, BBWS Nusa Tenggara II menargetkan Bendungan Manikin dapat diselesaikan pada 2029.

Syaratnya, dukungan pendanaan kembali normal atau ditingkatkan.

“Kalau lancar pendanaan, target tahun 2029 itu sudah selesai, karena alokasi anggaran ini pengaruhnya signifikan ke realisasi fisik. Harapannya ada penambahan alokasi supaya penyelesaian bisa terpacu,” kata Faris.

Camat Taebenu: Kapan Selesainya?

Lamanya pembangunan Bendungan Manikin mulai memunculkan pertanyaan dari Pemerintah Kecamatan Taebenu.

Camat Taebenu, Rollanda Pelandou, secara terang mempertanyakan kapan proyek yang sudah memasuki tahun ketujuh tersebut akan benar-benar selesai.

“Kapan selesainya? Ini sudah tahun ketujuh,” ujar Rollanda saat ditemui di kantornya, Jumat (7/8/2026).

Bagi masyarakat di sekitar lokasi proyek, persoalannya bukan hanya soal kapan bendungan selesai. Aktivitas pembangunan selama bertahun-tahun juga menimbulkan dampak terhadap kehidupan warga, terutama mereka yang tinggal di sepanjang akses menuju lokasi proyek.

Rollanda mengatakan warga Desa Kuaklalo harus menghadapi kepulan debu dari kendaraan proyek yang setiap hari keluar-masuk menuju lokasi bendungan.

Kondisi tersebut semakin buruk karena ruas jalan di Dusun III yang menjadi akses menuju proyek mengalami kerusakan.

Debu yang beterbangan disebut masuk ke rumah warga. Tanaman di pekarangan rumah pun ikut tertutup debu.

“Warga yang bermukim di tepi jalan menuju lokasi proyek menjadi sasaran kepulan debu yang beterbangan saat dilintasi kendaraan menuju dan dari lokasi bendungan,” kata Rollanda.

Pengendara Disebut Sudah Terjatuh

Masalah jalan dan debu tidak hanya berdampak terhadap kenyamanan warga, tetapi juga disebut telah membahayakan pengguna jalan.

Rollanda menyebut sudah lebih dari tiga pengendara sepeda motor yang terjatuh ketika melintas di ruas jalan tersebut.

Kondisi itu membuat keresahan warga semakin meningkat.

Puncaknya terjadi pada 4 Agustus 2026 ketika sekelompok warga Kuaklalo melakukan pemblokiran ruas jalan di Dusun III yang menjadi akses menuju lokasi proyek Bendungan Manikin.

Aksi tersebut kemudian berujung ketegangan antarwarga hingga terjadi dugaan tindak pidana dan saling lapor ke polisi.

“Ada ketegangan antarwarga Kuaklalo yang berujung saling lapor ke polisi,” ujar Rollanda.

Ia menilai persoalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari keresahan masyarakat akibat aktivitas kendaraan proyek yang berlangsung selama pembangunan bendungan.

Pemkab Kecamatan Minta Perusahaan Bertanggung Jawab

Rollanda meminta persoalan yang dialami warga tidak dibiarkan berlarut-larut.

Menurutnya, pihak perusahaan pelaksana proyek perlu mengambil tanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan aktivitas kendaraan proyek, terutama kerusakan jalan dan debu yang mengganggu masyarakat.

“Senin saya ke balai sungai minta penjelasan mereka soal proyek ini, kapan selesai, karena kalau jalan itu tidak diperbaiki maka warga yang jadi korban,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan Bendungan Manikin kini bukan hanya menyangkut progres fisik proyek, tetapi juga menyentuh persoalan sosial di tengah masyarakat sekitar.

Proyek Rp2 Triliun Lebih untuk Ketahanan Pangan NTT

Padahal, Bendungan Manikin merupakan salah satu proyek strategis pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan, air, dan energi di kawasan NTT.

Proyek yang dikerjakan BBWS Nusa Tenggara II, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air tersebut memiliki nilai sekitar Rp2,059 triliun.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo sebelumnya menyatakan pembangunan Bendungan Manikin merupakan langkah strategis pemerintah dalam menjawab persoalan ketersediaan air di NTT.

“Bendungan Manikin akan menjadi salah satu infrastruktur dalam mendukung ketahanan pangan di Nusa Tenggara Timur. Dengan penyediaan air irigasi yang andal, kita harapkan produktivitas pertanian meningkat dan indeks pertanaman bisa naik signifikan sehingga kesejahteraan petani meningkat,” ujarnya.

Bendungan Manikin dirancang memiliki kapasitas tampung normal mencapai 20,45 juta meter kubik.

Bendungan tersebut juga akan mendukung pengembangan Daerah Irigasi (DI) seluas 570,86 hektare, yang terdiri dari DI Tuahanat 100 hektare, DI Manikin 437 hektare, dan DI Manumuti 33,86 hektare.

Ketersediaan air yang lebih terjamin ditargetkan mampu meningkatkan indeks pertanaman dari 200 persen menjadi 300 persen. Dengan demikian, produksi pertanian di wilayah tersebut diharapkan meningkat dan berdampak terhadap kesejahteraan petani.

Tidak hanya untuk irigasi, Bendungan Manikin juga dirancang menyediakan air baku sebesar 700 liter per detik.

Sebanyak 350 liter per detik dialokasikan untuk Kota Kupang dan 350 liter per detik lainnya untuk Kabupaten Kupang.

Namun, manfaat besar yang dijanjikan proyek senilai lebih dari Rp2 triliun itu masih harus menunggu hingga konstruksi benar-benar selesai.

Saat ini, proyek telah memasuki tahun ketujuh dengan progres sekitar 68 persen. Di sisi lain, masyarakat di sekitar proyek mulai mempertanyakan dampak yang mereka tanggung selama pembangunan berlangsung.

Jika target penyelesaian 2029 ingin tercapai, dukungan anggaran dan penyelesaian berbagai persoalan di lapangan menjadi dua hal yang tak bisa lagi ditunda.