Karhutla Bromo Capai 720 Hektare, DPR Dorong Perbaikan SOP
 |
| kebakarab hutan dan lahan (karhutla). |
Jaladrinews.id — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur, menjadi perhatian Komisi IV DPR RI. Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman, mendorong adanya perbaikan standar operasional prosedur (SOP) dalam penanganan karhutla, terutama ketika kebakaran meluas hingga melintasi wilayah administrasi.
Alex menyebut luas kawasan yang terdampak kebakaran di Bromo saat ini telah mencapai sekitar 720 hektare. Kondisi kawasan yang banyak ditumbuhi padang rumput dinilai menjadi salah satu faktor yang membuat api cepat merambat.
"Persoalan sekarang kendala yang dihadapi itu adalah, ya dengan teknologi yang kita punya seperti water bombing, itu susah memang karena asap yang tebal, sehingga faktor soal masalah keamanan penerbangan," kata Alex kepada wartawan, Senin (10/8/2026).
Menurut Alex, upaya pemadaman melalui teknologi water bombing masih menghadapi kendala karena tebalnya asap di sejumlah titik. Kondisi tersebut Kondisi tersebut berkaitan dengan aspek keselamatan penerbangan sehingga penggunaan helikopter belum dapat dilakukan secara optimal.
Ia juga mengatakan upaya modifikasi cuaca belum memungkinkan diterapkan di kawasan Bromo. Pasalnya, kondisi di lokasi belum memenuhi persyaratan objektif untuk pelaksanaan teknologi tersebut.
"Modifikasi cuaca tidak bisa dilakukan di sana, karena tidak memenuhi syarat-syarat objektifnya," ujarnya.
Alex mengapresiasi kerja para petugas Manggala Agni yang hingga kini terus berjibaku melakukan pengendalian api agar kebakaran tidak semakin meluas.
"Sampai saat ini yang menjadi mitra dari Komisi IV itu adalah Kementerian Kehutanan, berarti Manggala Agni. Kawan-kawan itu sudah, menurut saya, kami apresiasilah ya, berjibaku di sana untuk mencegah agar api ini tidak meluas lagi," katanya.
Menurut Alex, upaya pemadaman melalui teknologi water bombing masih menghadapi kendala karena tebalnya asap di sejumlah titik. Kondisi tersebut berkaitan dengan aspek keselamatan penerbangan sehingga penggunaan helikopter belum dapat dilakukan secara optimal.
Ia juga mengatakan upaya modifikasi cuaca belum memungkinkan diterapkan di kawasan Bromo. Pasalnya, kondisi di lokasi belum memenuhi persyaratan objektif untuk pelaksanaan teknologi tersebut.
"Modifikasi cuaca tidak bisa dilakukan di sana, karena tidak memenuhi syarat-syarat objektifnya," ujarnya.
Alex mengapresiasi kerja para petugas Manggala Agni yang hingga kini terus berjibaku melakukan pengendalian api agar kebakaran tidak semakin meluas.
"Sampai saat ini yang menjadi mitra dari Komisi IV itu adalah Kementerian Kehutanan, berarti Manggala Agni. Kawan-kawan itu sudah, menurut saya, kami apresiasilah ya, berjibaku di sana untuk mencegah agar api ini tidak meluas lagi," katanya.
Alex menilai penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan metode yang selama ini digunakan. Ia mendorong pemerintah mulai memikirkan pemanfaatan teknologi yang lebih maju sebagai bagian dari strategi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
"Kita harapkan cuaca membantu mendukung sehingga water bombing bisa dilaksanakan. Ke depannya, ada beberapa hal yang mesti kita pikirkan. Yang pertama adalah penggunaan teknologi yang jauh lebih canggih, selain water bombing dan modifikasi cuaca," jelasnya.
Ia bahkan membuka kemungkinan penggunaan bahan khusus seperti cairan atau gel yang dapat disemprotkan dari udara untuk membantu memadamkan api di wilayah yang sulit dijangkau.
"Bisa jadi ada sejenis cairan atau gel yang bisa disemprot dari udara untuk pemadaman," imbuh Alex.
Selain aspek teknologi, Alex juga menyoroti tata kelola kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Ia mendorong Kementerian Kehutanan mempertimbangkan pengelolaan unit terkait melalui skema Badan Layanan Umum (BLU).
Menurutnya, skema tersebut dapat memberikan keleluasaan bagi pengelola kawasan untuk mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang diperoleh dan menggunakannya untuk memperkuat kerja sama dengan masyarakat maupun komunitas sekitar.
"Sehingga Kepala Badan di sana bisa memanfaatkan dengan maksimal PNBP yang mereka terima untuk membangun kerja sama dengan komunitas-komunitas di sana untuk menjaga dan merawat kawasan Taman Nasional Bromo tersebut," paparnya.
Alex juga menilai perlu ada kejelasan mengenai pihak yang memiliki komando utama dalam penanganan karhutla. Terlebih, ketika kebakaran telah terjadi dan dampaknya meluas hingga melewati batas administrasi suatu daerah.
"Dalam situasi seperti ini, harusnya ada komandannya, yang bertanggung jawab penuh. Dalam hal ini sebenarnya BNPB. Karena sudah kejadian, kan?" kata Alex.
Ia menjelaskan, Kementerian Kehutanan tetap memiliki peran penting dalam aspek mitigasi serta pengelolaan kawasan. Namun, ketika bencana kebakaran sudah terjadi dan penanganannya melibatkan sejumlah wilayah administrasi, koordinasi seharusnya berada di bawah satu komando.
"Kalau area, kewenangannya Kemenhut. Soal mitigasi, itu harusnya menjadi tanggung jawab Kemenhut. Tapi kalau sudah terjadi dan ini lintas wilayah administrasi, itu harusnya yang menjadi komandan itu adalah BNPB," ujarnya.
Karena itu, Alex meminta pemerintah mengevaluasi sekaligus memperbaiki SOP penanganan karhutla agar pembagian kewenangan dan komando di lapangan menjadi lebih jelas.
"Untuk ke depannya kami mendorong supaya SOP mereka itu benar-benar diperbaiki," tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung penanganan karhutla di kawasan Gunung Bromo pada Minggu (9/8/2026). Ia menyatakan helikopter water bombing akan dimanfaatkan secara maksimal hingga kondisi kebakaran dapat dikendalikan.
Sejumlah titik yang masih mengalami kebakaran antara lain berada di kawasan Tebing P-30, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo, serta sekitar Gunung Dingklik, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan.
Menurut Raja Juli, pemadaman melalui udara menjadi salah satu strategi penting untuk menjangkau lokasi-lokasi yang sulit diakses petugas melalui jalur darat.
"Kalau per hari ini, mereka sampai jam 17.00 WIB. Karena udara baik ini kan. Kalau kemarin sampai jam 13.30, sudah ada angin kencang, kembali kabut. Mulai hari ini cerah," ujar Raja Juli, Senin (10/8/2026).
Pemerintah bersama petugas di lapangan hingga kini terus melakukan upaya pemadaman dan pengendalian agar kebakaran di kawasan Gunung Bromo tidak semakin meluas.
