BIN Atensi 8 WNI Diduga Direkrut Jadi Tentara Rusia, Herindra: Kita Dalami Lebih Lanjut
 |
| Kepala BIN Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra, (Okezone) |
Jakarta, Jaladrinews.id- Badan Intelijen Negara (BIN) memberikan perhatian terhadap laporan mengenai delapan warga negara Indonesia (WNI) yang diduga direkrut untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Federasi Rusia. BIN menyatakan masih mendalami informasi tersebut, termasuk kemungkinan adanya pola perekrutan terhadap warga negara Indonesia.
Kepala BIN Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra mengatakan pihaknya telah memberikan atensi terhadap laporan tersebut. Namun, BIN masih melakukan pendalaman untuk memastikan informasi dan latar belakang kasus tersebut.
“Pastilah (jadi atensi BIN),” ujar Herindra saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Herindra belum merinci langkah intelijen yang dilakukan BIN. Ia hanya menegaskan bahwa pihaknya akan mendalami persoalan tersebut, termasuk kemungkinan Indonesia menjadi sasaran perekrutan.
“Nanti kita dalami lebih lanjut ya,” katanya.
Laporan FISU Ungkap Dugaan 8 WNI Gabung Militer Rusia
Laporan mengenai delapan WNI tersebut sebelumnya disampaikan oleh Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau Foreign Intelligence Service of Ukraine (FISU). Intelijen Ukraina menyebut telah memperoleh sejumlah dokumen yang diklaim berkaitan dengan perekrutan sedikitnya delapan WNI ke dalam barisan militer Rusia.
FISU menyebut perekrutan diduga dilakukan dengan modus tawaran pekerjaan. Para WNI disebut dijanjikan gaji tinggi, pekerjaan non-tempur, percepatan memperoleh kewarganegaraan Rusia, serta berbagai tunjangan sosial. Informasi tersebut belum dinyatakan terbukti oleh pemerintah Indonesia dan masih dalam proses verifikasi.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI sebelumnya menyatakan pemerintah tengah memverifikasi informasi tersebut melalui perwakilan Indonesia di Rusia serta berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
Juru Bicara I Kemlu RI Yvonne Mewengkang mengatakan sejumlah aspek masih harus dipastikan, mulai dari identitas hingga bentuk keterlibatan para WNI.
“Informasi mengenai identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan, serta bentuk keterlibatan individu yang disebutkan masih perlu dipastikan lebih lanjut,” kata Yvonne.
Pemerintah Dalami Modus Perekrutan
Pemerintah juga mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan atau eksploitasi dalam proses perekrutan. Hal ini penting untuk menentukan apakah para WNI tersebut merupakan korban yang direkrut melalui informasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak boleh langsung mengambil kesimpulan sebelum seluruh informasi terverifikasi.
“Informasi yang disampaikan pihak Ukraina tentu kita cermati. Tetapi kita tidak boleh langsung mengambil kesimpulan sebelum seluruh faktanya diverifikasi,” kata Yusril.
Menurut Yusril, pemerintah perlu memastikan siapa saja yang dimaksud, bagaimana proses perekrutan berlangsung, apa yang ditawarkan kepada mereka, serta apakah benar mereka kemudian masuk ke dalam dinas militer Rusia.
Jika terbukti direkrut melalui modus pekerjaan sipil dan kemudian dikirim ke wilayah konflik, pemerintah akan melihat kasus tersebut dari sisi perlindungan WNI sekaligus aspek hukum.
“Kalau benar ada warga negara kita yang direkrut dengan modus tawaran pekerjaan, tetapi kemudian ternyata diarahkan untuk masuk dinas militer dan dikirim ke wilayah konflik, tentu kita harus melihat apakah yang bersangkutan merupakan korban. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan kepada WNI yang menjadi korban,” ujar Yusril.
Di sisi lain, pemerintah mengingatkan bahwa Indonesia memiliki ketentuan hukum mengenai WNI yang masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa izin Presiden. Namun, penerapan ketentuan tersebut harus menunggu hasil verifikasi dan proses hukum yang berlaku.
Dengan adanya perhatian dari BIN, pemerintah kini tidak hanya berfokus pada keberadaan dan status delapan WNI tersebut, tetapi juga mendalami kemungkinan pola perekrutan yang digunakan serta apakah kasus tersebut merupakan bagian dari modus yang lebih luas.
Hingga saat ini, pemerintah belum menyatakan secara definitif bahwa kedelapan WNI tersebut merupakan tentara Rusia. Proses verifikasi identitas, proses perekrutan, dan bentuk keterlibatan mereka masih berlangsung.
