Survei Median: Prabowo Masih Teratas, Kepuasan terhadap Pemerintah Capai 56,2 Persen
![]() |
| Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun, (Rakyat Merdeka) |
Jakarta, Jaladrinews.id- Media Survei Nasional (Median) merilis hasil survei terbaru yang memotret evaluasi publik terhadap kinerja pemerintahan, program prioritas, isu terkini, serta peta elektabilitas calon presiden dan wakil presiden.
Dalam survei yang dirilis Senin (31/8/2026), tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencapai 56,2 persen. Sebanyak 36 persen responden menyatakan tidak puas, sedangkan 7,8 persen lainnya tidak menjawab atau tidak tahu.
Direktur Eksekutif Median Rico Marbun mengatakan, tingkat kepuasan tersebut terdiri atas 41,2 persen responden yang mengaku cukup puas dan 15 persen yang menyatakan sangat puas. Sementara itu, kelompok yang tidak puas terdiri atas 24 persen kurang puas dan 12 persen tidak puas.
Dari sisi program pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi program yang paling disukai masyarakat dengan tingkat pilihan 38,4 persen. Program tersebut disusul Sekolah Rakyat dan bantuan sosial.
Survei Median juga menunjukkan bahwa Prabowo masih berada di posisi teratas dalam peta elektabilitas calon presiden. Dalam pertanyaan terbuka, Prabowo memperoleh 32,2 persen, disusul Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan 19,8 persen dan Anies Baswedan sebesar 19,5 persen.
Dalam simulasi semi terbuka, elektabilitas Prabowo tercatat 32,4 persen. Dedi Mulyadi berada di posisi kedua dengan 20,6 persen, sementara Anies Baswedan memperoleh 20,5 persen. Selisih antara Dedi dan Anies hanya 0,1 poin persentase.
Rico menjelaskan, secara kewilayahan Prabowo masih unggul di sejumlah kawasan, antara lain Sumatra, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, serta Indonesia bagian timur. Sementara Dedi Mulyadi tercatat unggul di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
Survei Median dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 21 Juli hingga 2 Agustus 2026 dengan populasi seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih. Median menyatakan survei tersebut dilakukan untuk melihat evaluasi masyarakat terhadap pemerintahan sekaligus perkembangan elektabilitas tokoh politik dan partai.
