Guru Pesantren di Bekasi Jadi Tersangka Kekerasan Seksual, Lebih dari 10 Santriwati Diduga Jadi Korban

BEKASI — Kepolisian menetapkan seorang pria berinisial MHH (28), yang berprofesi sebagai guru di sebuah pondok pesantren di wilayah Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati.

Kasat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta unit yang menangani pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (PPO) Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Rosdiana Sirait, menyampaikan penetapan tersangka dilakukan setelah pemeriksaan terhadap MHH pada Jumat (9/10/2026).

Polisi sejauh ini telah mengidentifikasi lebih dari 10 orang yang diduga menjadi korban. Penyidik masih mengembangkan perkara untuk memastikan rangkaian peristiwa, menguji keterangan para pihak, serta mengumpulkan bukti yang diperlukan dalam proses hukum. citeturn273695search10turn273695search9

Dugaan Peristiwa Berlangsung Sejak 2023

Menurut keterangan awal kepolisian, dugaan kekerasan seksual tersebut terjadi secara berulang sejak 2023 hingga September 2026. Pengungkapan perkara bermula dari laporan keluarga salah satu korban kepada polisi pada Rabu (7/10/2026).

Perkara kemudian berkembang setelah penyidik menerima informasi mengenai orang lain yang diduga mengalami perbuatan serupa. Jumlah korban yang telah teridentifikasi masih dapat bertambah seiring proses pemeriksaan dan pendalaman informasi.

Rosdiana menjelaskan bahwa MHH telah mengenal salah satu korban sejak 2023, ketika korban masih menempuh pendidikan di pesantren tersebut. Berdasarkan keterangan korban, MHH juga disebut memiliki kedudukan sebagai ketua pondok pesantren.

Meski demikian, penyidik masih mendalami hubungan tersangka dengan para korban serta kedudukannya dalam lingkungan pesantren. Informasi mengenai jabatan dan relasi tersebut menjadi bagian dari materi pemeriksaan, bukan kesimpulan akhir mengenai tindak pidana yang disangkakan. citeturn273695search10turn273695search9

Polisi Cocokkan Keterangan dan Alat Bukti

Dalam proses penyidikan, MHH telah memberikan keterangan mengenai hubungan pribadinya dengan salah satu korban dan peristiwa yang menjadi objek laporan.

Penyidik kemudian mencocokkan keterangan tersebut dengan pernyataan korban, keterangan saksi lain, serta alat bukti yang sah. Langkah ini dilakukan untuk menyusun gambaran perkara secara menyeluruh dan menguji kesesuaian informasi yang diperoleh.

Polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap korban, olah tempat kejadian perkara, pengumpulan barang bukti, serta pemeriksaan medis untuk kepentingan pembuktian. Penanganan perkara dilakukan dengan memperhatikan perlindungan dan kerahasiaan identitas korban, termasuk mereka yang masih berusia anak.

Penetapan tersangka merupakan tahapan dalam proses hukum. Pembuktian dugaan tindak pidana tetap harus dilakukan melalui mekanisme peradilan sesuai ketentuan yang berlaku. citeturn273695search9turn273695search10

Tiga Orang Lain Turut Didalami

Selain MHH, kepolisian sedang mendalami dugaan keterlibatan tiga orang lainnya. Salah satu orang yang disebut dalam pendalaman tersebut merupakan petugas keamanan di lingkungan pesantren.

Penyidik masih berupaya memastikan apakah masing-masing pihak memiliki keterkaitan dengan peristiwa yang dilaporkan. Belum ada kesimpulan yang dapat digunakan untuk menyatakan ketiga orang tersebut terlibat dalam tindak pidana.

Polisi menyatakan pengembangan perkara dilakukan untuk mengungkap seluruh rangkaian kejadian dan menentukan langkah hukum berdasarkan bukti yang ditemukan. Perkembangan penanganan kasus akan disampaikan sesuai hasil penyidikan, dengan tetap memperhatikan hak dan keselamatan korban.

Perlindungan Korban Menjadi Perhatian

Kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan membutuhkan penanganan yang tidak hanya berfokus pada proses pidana, tetapi juga pada keselamatan, pemulihan, dan pendampingan korban.

Polres Metro Bekasi Kota menyatakan berkoordinasi dengan dinas yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk menyiapkan asesmen serta pendampingan psikologis bagi korban sesuai kebutuhan mereka.

Masyarakat juga diimbau tidak menyebarluaskan identitas, foto, alamat, maupun informasi pribadi yang dapat mengungkap siapa korban, terutama apabila korban masih berusia anak. Perlindungan identitas diperlukan agar korban tidak mengalami tekanan atau dampak lanjutan selama proses hukum berlangsung. citeturn273695search9

Hingga informasi ini disusun, penyidik masih mengembangkan perkara dan mendalami dugaan keterlibatan pihak lain. Penanganan selanjutnya akan bergantung pada hasil pemeriksaan, kecocokan keterangan, serta alat bukti yang diperoleh.

JaladriNews akan terus mengikuti perkembangan penyidikan kasus ini dengan mengedepankan verifikasi informasi, perlindungan identitas korban, dan asas praduga tak bersalah.