Puan Minta Pasokan BBM Bali Ditambah, Distribusi ke SPBU Jadi Sorotan
Foto: screenshot Youtube TV Parlemen
JAKARTA, JaladriNews — Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah dan PT Pertamina menambah pasokan bahan bakar minyak (BBM) di Bali untuk mengatasi gangguan ketersediaan bahan bakar yang memicu antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Desakan tersebut disampaikan pada Rabu (14/10/2026), menyusul laporan warga yang harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Antrean dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Denpasar, Badung, Klungkung, Buleleng, dan Bangli.
Puan menilai penambahan pasokan perlu dibarengi penguatan distribusi hingga ke SPBU. Menurutnya, kedatangan BBM di terminal penyimpanan tidak akan cukup menyelesaikan persoalan apabila penyaluran ke titik pelayanan masih mengalami hambatan.
Distribusi menjadi perhatian utama
Gangguan pasokan di Bali sebelumnya dikaitkan dengan kendala teknis kapal tanker saat proses sandar dan bongkar muat. Kondisi tersebut menghambat penyaluran BBM ke terminal distribusi sebelum diteruskan kepada SPBU.
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut persoalan tersebut berkaitan dengan distribusi, bukan menipisnya persediaan BBM nasional. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi ESDM Laode Sulaeman menyatakan kapal yang mengalami keterlambatan telah tiba dan distribusi dipercepat untuk memulihkan pelayanan.
Meski demikian, kondisi di lapangan tetap memerlukan pemantauan sampai SPBU yang terdampak kembali memperoleh pasokan secara memadai.
Puan mendorong ESDM bersama Pertamina memeriksa seluruh tahapan penyaluran, mulai dari kedatangan kapal, proses pembongkaran, ketersediaan di terminal, hingga pengiriman kepada penyalur. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk mengetahui titik hambatan dan menentukan langkah koreksi yang tepat.
Pasokan tambahan perlu sesuai kebutuhan wilayah
Pertamina Patra Niaga sebelumnya menyampaikan rencana penambahan pasokan BBM sebanyak 26.200 kiloliter secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan Bali. Pengiriman dijadwalkan melalui Terminal BBM Sanggaran di Denpasar dan Terminal BBM Manggis di Kabupaten Karangasem.
Puan menekankan bahwa tambahan pasokan harus diarahkan ke SPBU yang mengalami kekosongan, terutama lokasi dengan antrean berulang. Kebutuhan setiap wilayah dan jenis BBM juga perlu dipetakan agar pengiriman dapat disesuaikan dengan kondisi konsumsi di lapangan.
Selain itu, pemerintah dan Pertamina diminta menetapkan indikator pemulihan yang jelas. Indikator tersebut dapat mencakup jumlah SPBU yang kembali beroperasi normal, durasi kekosongan, kecukupan pasokan antarpengiriman, serta perkembangan waktu antrean kendaraan.
Evaluasi berkala diperlukan agar perubahan operasional bisa dilakukan berdasarkan kondisi aktual, bukan hanya berdasarkan jumlah BBM yang telah tiba di terminal.
Pelayanan penting harus tetap terjaga
Selama proses pemulihan berlangsung, Puan meminta pemerintah memastikan akses BBM untuk kebutuhan penting masyarakat tetap diperhatikan. Pelayanan kesehatan, angkutan umum, dan distribusi kebutuhan pokok termasuk sektor yang memerlukan perhatian dalam pengaturan penyaluran energi.
Ia juga menyoroti pentingnya pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah dan Pertamina. Wilayah yang masih mengalami kendala, pihak yang bertugas menanganinya, serta perkiraan waktu pemulihan perlu dipastikan agar masyarakat memperoleh informasi yang lebih jelas.
Gangguan BBM berpotensi memengaruhi kegiatan ekonomi Bali, terutama karena transportasi menjadi bagian penting dari aktivitas warga dan sektor pariwisata. Antrean panjang juga dapat menyita waktu produktif masyarakat dan menghambat mobilitas.
Karena itu, pemulihan tidak cukup diukur dari tibanya kapal tanker atau bertambahnya stok di terminal. Penyaluran hingga SPBU dan kembalinya pelayanan secara normal menjadi bagian penting dari penyelesaian masalah.
DPR, melalui komisi terkait, akan mengawal evaluasi ketahanan pasokan BBM di Bali, termasuk kebutuhan cadangan operasional dan alternatif pengiriman jika jadwal distribusi terganggu.
Pemerintah dan Pertamina diharapkan memastikan langkah pemulihan berjalan terukur sehingga masyarakat dapat kembali memperoleh BBM tanpa harus menghadapi antrean berkepanjangan.
