Rocky Gerung Hadiri Rapat Perdana Wantimpres, Putusan MK soal Ijazah Gibran Belum Dibahas
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung. source : sindonews.com
Jakarta — Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung menghadiri rapat pleno perdana lembaga tersebut setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto. Rapat berlangsung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Pertemuan perdana Wantimpres tersebut belum memasuki pembahasan substansi mengenai isu-isu publik tertentu. Rocky mengatakan, agenda masih berfokus pada pembagian kerja serta prosedur dan mekanisme kerja internal lembaga penasihat Presiden.
Rapat Perdana Masih Bahas Prosedur
Rocky menjelaskan bahwa Wantimpres terlebih dahulu perlu menyusun mekanisme kerja sebelum masuk pada pembahasan berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.
Menurutnya, isu publik nantinya menjadi bagian dari materi yang dapat dibahas oleh Wantimpres dalam menjalankan fungsi pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.
“Pembagian kerja dan memastikan bahwa isu publik adalah konsumsi Wantimpres,” kata Rocky usai mengikuti rapat.
Rocky juga mengatakan dirinya tetap dapat menjalankan aktivitas akademik di luar tugasnya sebagai anggota Wantimpres.
Ia menyebut pembahasan Wantimpres ke depan akan mencakup berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat.
“Semua isu,” ujar Rocky ketika ditanya mengenai cakupan persoalan yang akan menjadi perhatian Wantimpres.
Putusan MK soal Gibran Belum Masuk Substansi
Dalam kesempatan tersebut, Rocky ditanya mengenai kemungkinan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu isu yang dibahas Wantimpres.
Pertanyaan tersebut muncul setelah MK pada 6 Oktober 2026 membacakan putusan Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
Namun, Rocky menegaskan bahwa rapat perdana Wantimpres belum sampai pada pembahasan substansi isu tersebut.
“Tadi baru soal prosedur, membahas belum bicara substansinya,” ujar Rocky.
Dengan demikian, belum ada keterangan bahwa putusan MK mengenai persoalan dokumen pendidikan Gibran telah menjadi materi resmi pembahasan dalam rapat perdana Wantimpres.
MK Nyatakan Tidak Menemukan Bukti Meyakinkan
Sebelumnya, MK dalam pertimbangan putusannya menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah SMA atau sederajat.
Namun, MK tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Permohonan para pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum atau legal standing.
Putusan tersebut kemudian memunculkan sejumlah respons politik dan hukum, termasuk wacana tindak lanjut di DPR serta pengaduan terhadap sembilan hakim konstitusi ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
Meski demikian, belum ada dasar untuk menyatakan bahwa persoalan tersebut telah menjadi sikap atau rekomendasi resmi Wantimpres.
Rocky Tekankan Argumentasi Harus Terukur
Rocky juga menyinggung pola komunikasi Wantimpres dengan publik. Menurutnya, lembaga tersebut tidak harus menjadikan komunikasi media sebagai prioritas utama.
Ia menekankan bahwa hal yang lebih penting adalah kualitas argumentasi yang disampaikan kepada Presiden dapat dipertanggungjawabkan.
“Yang penting argumennya terukur dan tidak ada pembohongan,” ujar Rocky.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks tugas Wantimpres sebagai lembaga yang memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.
Rocky juga menyebut tidak seluruh anggota Wantimpres dipastikan hadir dalam rapat perdana tersebut. Menurutnya, kemungkinan terdapat satu atau dua anggota yang berhalangan hadir.
Rapat pleno perdana ini menjadi tahap awal bagi Wantimpres setelah pelantikan para anggotanya. Pembahasan mengenai berbagai isu publik, termasuk persoalan politik dan hukum yang tengah berkembang, masih akan mengikuti mekanisme kerja yang ditetapkan lembaga.
JaladriNews akan terus mengikuti perkembangan Wantimpres serta pembahasan isu-isu strategis yang nantinya menjadi bahan pertimbangan bagi Presiden Prabowo Subianto.
