Mobil Mewah Gubernur Kaltim Disorot, DPRD Kaltim Nilai APBD Belum Berpihak pada Rakyat

Anggota DPRD Kalimantan Timur, Baharuddin Demmu (Dok. Kaltimpost.id)

Jakarta, Jaladrinews.id - Rencana pengadaan mobil dinas mewah senilai Rp 8,5 miliar oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui APBD Perubahan 2025 memicu polemik di ruang publik. Kebijakan tersebut dinilai belum sejalan dengan kondisi riil masyarakat yang masih dihadapkan pada berbagai persoalan mendasar.

Sorotan muncul di tengah masih ditemukannya sekolah rusak, infrastruktur jalan yang belum merata, serta layanan kesehatan yang dinilai belum sepenuhnya mudah diakses masyarakat. Pengadaan kendaraan dinas berkelas premium itu pun dianggap belum menyentuh kebutuhan paling mendesak warga Kalimantan Timur.

Anggota DPRD Kalimantan Timur, Baharuddin Demmu, secara terbuka menyatakan penolakannya terhadap penggunaan fasilitas mewah oleh kepala daerah. Menurutnya, pejabat publik seharusnya menunjukkan empati dan kepekaan terhadap kondisi masyarakat.

“Kalau saya berada di posisi gubernur, saya tidak akan menggunakan mobil mewah,” ujar Baharuddin, Rabu (25/2/2026).

Ia menilai anggaran bernilai miliaran rupiah tersebut jauh lebih bermanfaat jika dialihkan untuk perbaikan sarana pendidikan, khususnya sekolah-sekolah tingkat SMA dan SMK yang kondisinya rusak atau tidak layak. Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak dapat dipisahkan dari tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai.

“Lebih baik anggaran itu difokuskan ke sana. Kita harus melihat berapa banyak sekolah yang rusak berat maupun sedang, itu yang semestinya menjadi prioritas,” katanya.

Selain sektor pendidikan, Baharuddin juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan di sejumlah wilayah Kaltim yang masih membutuhkan perhatian serius. Ia menyebut, infrastruktur dasar memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat, termasuk bagi sektor pertanian dan perikanan.

“Petani dan nelayan juga perlu didukung. Bantuan alat produksi, perahu, atau mesin jelas lebih dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.

Di sektor kesehatan, Baharuddin menilai klaim layanan gratis belum sepenuhnya dirasakan mudah oleh masyarakat. Ia menyebut masih ada kendala ketika warga membutuhkan pelayanan medis. “Kesehatan disebut gratis, tapi kenyataannya kadang masih sulit saat orang mau berobat. Seharusnya anggaran diarahkan ke sana,” tambahnya.

Menurut Baharuddin, penggunaan fasilitas mewah oleh pejabat publik baru relevan apabila kesejahteraan masyarakat telah merata dan kebutuhan dasar benar-benar terpenuhi.

Lebih jauh, ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam setiap rencana pengadaan barang bernilai besar. Ia meminta agar pemerintah daerah membuka informasi secara terbuka kepada publik sebelum proses lelang dilakukan.

“Kalau memang mau mengadakan, sampaikan saja sejak awal ke masyarakat. Pemerintah provinsi berencana mengadakan fasilitas ini, untuk siapa, dan apa urgensinya. Rakyat setuju atau tidak?” ucapnya.

Jika tidak terdapat keberatan dari masyarakat, lanjut Baharuddin, pengadaan dapat dilanjutkan. Namun apabila muncul penolakan luas, pemerintah sebaiknya mengevaluasi ulang kebijakan tersebut.

“Ingat, masa jabatan ini hanya lima tahun. Gunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.