Kemendagri Balas Pernyataan SF Haryanto Soal PAD Riau Menurun Dampak MBG

Foto : Ilustrasi Prabowo dengan SF Haryanto

Pekanbaru, Jaladrinews.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan tidak menemukan bukti yang menunjukkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi penyebab penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau. Kesimpulan tersebut disampaikan setelah dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap pernyataan Plt Gubernur Riau, SF Haryanto, yang sebelumnya mengaitkan penurunan PAD dengan tidak beroperasinya kantin sekolah akibat pelaksanaan program MBG.

Inspektur Jenderal Kemendagri, S.M. Mahendra Jaya, mengatakan tim khusus yang dibentuk Kemendagri telah melakukan telaah dokumen, verifikasi data, serta klarifikasi kepada seluruh pihak terkait. Dari hasil pemeriksaan tersebut, tidak ditemukan hubungan sebab-akibat antara pelaksanaan program MBG dengan berkurangnya PAD Provinsi Riau.

“Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi data, tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis menyebabkan penurunan PAD Provinsi Riau,” ujar Mahendra.

Sebaliknya, Kemendagri menilai program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut justru memberikan manfaat fiskal bagi pemerintah daerah. Salah satunya berupa efisiensi anggaran daerah yang diperkirakan mencapai Rp45 miliar per tahun.

Menurut Mahendra, penghematan itu berasal dari berkurangnya belanja makan dan minum peserta didik di sekolah berasrama maupun sekolah binaan Pemerintah Provinsi Riau yang sebelumnya dibiayai melalui APBD. Dana yang dihemat tersebut dapat dialihkan untuk mendukung program pembangunan daerah lainnya.

Tim Kemendagri yang terdiri dari unsur Inspektorat Khusus Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, serta Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Kemendagri menemukan sejumlah fakta penting.

Pertama, target penerimaan Retribusi Kantin Sekolah pada Tahun Anggaran 2026 hanya sebesar Rp950 juta atau sekitar 0,018 persen dari total target PAD Riau yang mencapai Rp5,24 triliun. Dengan proporsi tersebut, kontribusi retribusi kantin sekolah terhadap PAD dinilai sangat kecil dan tidak signifikan.

Kedua, berdasarkan dokumen prognosis yang ditelaah Kemendagri, penerimaan Retribusi Kantin Sekolah hingga akhir tahun justru diperkirakan mencapai Rp1,15 miliar atau 121,05 persen dari target yang telah ditetapkan. Artinya, sektor tersebut diproyeksikan melampaui target pendapatan yang telah disusun pemerintah daerah.

Ketiga, Kemendagri menilai informasi yang berkembang di ruang publik berawal dari penggunaan data yang belum utuh dalam menjelaskan kondisi penerimaan Retribusi Kantin Sekolah. Data yang disampaikan lebih berfokus pada realisasi sementara dan belum mempertimbangkan target tahunan, prognosis akhir tahun, besaran kontribusi terhadap PAD, maupun validitas hubungan antara pelaksanaan MBG dan penerimaan retribusi daerah.

Selain itu, data prognosis yang menunjukkan capaian retribusi hingga 121,05 persen dari target tidak turut disampaikan dalam penjelasan yang beredar ke publik.

Dalam proses klarifikasi, Pemerintah Provinsi Riau juga menyatakan dukungan penuh terhadap Program Makan Bergizi Gratis sebagai Program Strategis Nasional yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

Pemprov Riau menilai program tersebut memberikan manfaat dalam peningkatan kualitas gizi peserta didik, pembangunan sumber daya manusia, serta penguatan aktivitas ekonomi masyarakat.

Dampak positif MBG juga terungkap dari hasil klarifikasi Kemendagri kepada Pemerintah Kota Pekanbaru. Pemko Pekanbaru menyebut program tersebut turut mendorong peningkatan perputaran ekonomi daerah, yang tercermin dari naiknya penerimaan pajak pada sektor makanan dan minuman serta usaha-usaha yang terlibat dalam rantai pasok program MBG.

Bahkan, PAD Kota Pekanbaru pada Tahun Anggaran 2025 dilaporkan meningkat dari sekitar Rp800 miliar menjadi sekitar Rp1,2 triliun. Kenaikan tersebut dipengaruhi berbagai faktor, termasuk meningkatnya aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Program MBG juga dinilai menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah melalui peningkatan aktivitas usaha, penyerapan tenaga kerja, hingga pemberdayaan pelaku usaha lokal yang menjadi bagian dari penyediaan bahan baku maupun layanan pendukung program.

Mahendra menambahkan, perhatian utama yang perlu dilakukan pemerintah daerah saat ini adalah memperkuat tata kelola data pendapatan, meningkatkan validasi dan rekonsiliasi data antarperangkat daerah, memperbaiki kualitas perencanaan serta prognosis pendapatan, dan menyempurnakan mekanisme penyajian data kepada publik.

Seluruh hasil klarifikasi, telaah dokumen, dan verifikasi data tersebut akan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bahan evaluasi, pembinaan, dan penguatan tata kelola pemerintahan daerah.