Sentil Mobil Dinas Gubernur Rp 8 Miliar, Presiden Prabowo; Saya Presiden Pakai Maung Buatan Indonesia Rp 700 Juta
![]() |
| Presiden menggelar diskusi di Hambalang, Selasa (17/3) malam bersama sejumlah jurnalis, pengamat, dan pakar, Foto: Tangkapan layar dari instagram @presidenrepublikindonesia |
Kritik ini disampaikan Presiden Prabowo dalam sesi diskusi bersama pakar dan jurnalis senior di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Selasa (17/3/2026). Ia menilai alokasi anggaran untuk fasilitas mewah pejabat telah mencederai prinsip efisiensi yang tengah ia galakkan selaku Kepala Negara.
“Banyak pejabat itu menurut saya ini tidak efisien. Anda lihat sendiri. Kita buka-bukaan ya. Ada kabupaten, pemerintah daerah, dia beli mobil dinas gubernur berapa? Rp 8 miliar,” kata Prabowo.
Presiden Prabowo juga menegaskan komitmennya menggunakan kendaraan dinas buatan dalam negeri, yakni Maung produksi PT Pindad. Ia menyebut harga kendaraan kepresidenan tersebut jauh lebih murah dibandingkan mobil dinas yang dibeli di tingkat daerah.
"Saya presiden Indonesia. Saya pakai mobil Maung buatan Indonesia. Harganya Rp 700 juta itu. Mungkin karena ini Presiden, ada anti peluru, mungkin jadi Rp 1 miliar, tapi tidak sampai Rp 8 miliar. Kita selidiki semua, efisiensi,” tegas Prabowo.
Ia menyayangkan sikap kepala daerah yang cenderung memprioritaskan kemewahan fasilitas daripada terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo juga memberi contoh masih banyaknya infrastruktur desa, seperti jembatan, yang terbengkalai hingga harus menunggu intervensi pemerintah pusat.
"Banyak biaya yang harusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi tidak dilaksanakan. Contoh tadi jembatan, jembatan desa, rakyat harus teriak, presiden harus turun tangan. Maaf, ada dana desa, ke mana dananya? Bupati ke mana, dana gubernur? Tapi oke lah, saya ambil tanggung jawab. Jadi, kita harus terbuka, kita harus fair,” ujar Prabowo.
Terakhir, Prabowo mengingatkan dan berpesan kepada para gubernur dan bupati bahwa tugas utama mereka adalah melayani rakyat, bukan sekadar menghabiskan anggaran untuk kepentingan seremonial atau fasilitas pribadi. Ia menekankan pentingnya tanggung jawab moral dalam mengelola setiap rupiah anggaran publik.
“Bupati kerja untuk rakyatmu, Gubernur kerja untuk rakyatmu, itu yang kita minta,” tutup Presiden Prabowo.
