Legislator PSI Jakarta Josephine Simanjuntak Beri Sorotan Pada Pengelolaan Sampah di Jakarta

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Josephine SImanjuntak

Jaladrinews.id - Lemahnya pengawasan akan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di DKI Jakarta kembali menjadi sorotan. Persoalan mendasar dalam kebijakan pengelolaan sampah di Jakarta disebut ada pada lemahnya implementasi kebijakan bukan pada soal regulasi yang justru dinilai sudah cukup memadai. Hal ini disampaikan oleh Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Josephine Simanjuntak dalam keterangannya pada Senin (6/4/2026), di Jakarta.

“Sebenarnya bukan peraturannya yang kurang. Perda sudah ada, pergub juga sudah ada. Tapi implementasinya yang tidak jalan,” ujarnya dalam keterangan resmi dikutip, Senin (6/4/2026).

Josephine mendorong adanya keseriusan Pemerintah Daerah dalam melihat kondisi lingkungan hidup, khususnya persoalan sampah yang kian mengkhawatirkan.

Selanjutnya, Josephine juga menilai, kejadian berulang seperti penumpukan sampah hingga menimbulkan korban jiwa seperti yang terjadi belum lama ini di Tempat Pembuangan sampah Terpadu (TPST) Bantargebang menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan sampah belum dilakukan secara serius oleh pemerintah.

“Kalau aturan itu diterapkan dengan benar, tidak akan terjadi kejadian seperti kemarin. Ini masalahnya pada pelaksanaan, bukan regulasi,” tegas Josephine.

Legislator PSI Jakarta ini juga menyinggung pemerintah daerah yang belum maksimal dalam mendampingi masyarakat terkait pemilahan dan pengolahan sampah. Padahal, warga dinilai memiliki keinginan untuk berpartisipasi.

"Warga itu mau mengolah sampah, tapi mereka tidak tahu caranya. Pendampingannya tidak ada. Dari dinas lingkungan hidup juga tidak serius,” kata Josephine.

Program yang ada seperti bank sampah yang seharusnya menjadi solusi juga dinilai belum berjalan efektif.

“Instruksi gubernur jelas membangun bank sampah di setiap RW. Tapi di lapangan, itu hanya sebatas administrasi. Tidak benar-benar berjalan,” ujarnya.

Tak hanya itu, Josephine juga menyoroti besarnya anggaran yang dialokasikan untuk sektor lingkungan hidup setiap tahun, namun tidak sebanding dengan hasil di lapangan.

“Anggaran besar, bahkan per wilayah bisa di atas Rp1 miliar. Tapi keseriusannya tidak terlihat. Ini yang jadi masalah,” ungkapnya.

Untuk diketahui, persoalan sampah yang menumpuk setinggi lima meter yang terjadi di kawasan Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur menjadi sorotan warga Jakarta.

Menurut Josephine kondisi ini yang terjadi di kawasan Pasar Kramat Jati sebagai dampak dari sistem pengangkutan sampah yang tidak berjalan), terutama dalam distribusi menuju Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

“Truk sampah antre panjang di Bantargebang. Akibatnya, di wilayah terjadi penumpukan sampai lima meter. Ini sudah darurat,” pungkasnya.