Jakarta, Jaladrinews.id - Memasuki tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo, peta koalisi di DPR mulai menunjukkan dinamika. Beberapa partai pendukung pemerintah tetap solid, sementara sebagian lainnya mulai bersikap lebih kritis.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) misalnya, mulai memberikan catatan tajam terhadap kebijakan fiskal dan subsidi energi. Sikap ini dinilai sebagai upaya menjaga fungsi kontrol parlemen.
Di sisi lain, Partai Gerindra dan Golkar terlihat konsisten men gawal agenda strategis pemerintah, termasuk proyek hilirisasi industri dan penguatan sektor pertahanan.
Pimpinan DPR menilai dinamika tersebut sebagai hal wajar dalam sistem demokrasi. Perbedaan pandangan disebut tidak akan mengganggu stabilitas pemerintahan selama komunikasi politik tetap terjaga.
Pengamat politik melihat tahun 2026 sebagai fase konsolidasi kekuatan, sekaligus pemanasan awal menuju konfigurasi politik menjelang Pemilu 2029.
